Andri menambahkan, jika pelaksanaan Musorprov itu tetap dijalankan menggunakan dana APBD yang bersumber dari Dispora Sulteng, maka akan berimpilkasi pada mekanisme pelanggaran keuangan daerah.
“Karena tidak boleh uang negara digunakan untuk pelaksanaan yang ilegal karena bertentangan dengan AD ART, ini pasti temuan dari BPK, dan siapa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan, ” tambahnya.
Sehingga kata dia, penolakan itu wajar karena pemilik suara tidak ingin pelaksanaan Musorprov KONI Sulteng dicederai dengan hal yang menghilangkan marwah organisasi.
“Dasar penolakan nya adalah mereka ingin menjaga marwah organisasi ini jangan sampai hilang, inikan rumah besar kita semua, harus sama sama menjaga, “tutupnya. (bar)