Baginya, kesetaraan yang sering digaungkan pemerintah terasa hanya sebatas kata-kata. Dalam praktiknya, diskriminasi masih sangat dirasakan kepada atlet disabilitas.
“Saya tidak habis pikir dikasih begini sama pemerintah. Teman-teman lain disana setara semua depe bonus. Disni Rp500 juta PON, Peparnas dia kasih Rp70 juta, dimana kesetaraan,” tanya Zuhria terisak.
Padahal Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah jelas mengatur tentang hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Namun, kenyataan yang dihadapi di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Pun dengan surat edaran Mendagri nomor 900.1,1/4604/SJ yang dikeluarkan tahun 2024 yang isinya tentang Dukungan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Peparnas tahun 2024 termasuk soal kesetaraan bonus.
“Kenapa sampai sekarang tidak ada setara itu, hanya sebuah ungkapan, hanya sebuah kata, tidak ada implementasinya sampai sekarang,” kata Zuhria.
“Tidak bisa saya terima. Jujur saya manusia biasa, tidak bisa saya terima semua ini. Tertindas saya rasa,” kata Zuhria dengan nada terisak.
Pun saat balik ke Tolitoli, Zuhria mengaku tidak punya biaya. Bahkan meminjam kepada pengurusnya NPCI Sulteng tidak ada anggaran. Ia pun kembali meminjam kepada saudaranya untuk transportasi ke Tolitoli.