PALU, sportz.id – Anggota DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Palu yang mengancam akan membekukan dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu jika Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) ulang tetap dipaksakan. Menurutnya, ancaman tersebut berpotensi merugikan banyak atlet dan mencederai semangat pembinaan prestasi olahraga di Kota Palu.
Politisi yang akrab disapa Wim ini menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di tubuh KONI semestinya diselesaikan secara internal dan proporsional oleh para pihak terkait, tanpa harus menyeret atlet sebagai pihak yang paling dirugikan. Ia menilai, pembekuan anggaran bukanlah solusi, apalagi ketika atlet-atlet Kota Palu saat ini tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi agenda besar olahraga nasional.
“Kalau ada persoalan di internal KONI, selesaikan secara internal juga. Jangan atlet yang dikorbankan. Ancaman pembekuan dana itu dampaknya langsung ke atlet, sementara mereka sedang berjuang mempersiapkan diri, termasuk untuk PON mendatang,” tegas Wim, Kamis (5/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa atlet adalah aset daerah yang harus dilindungi dan didukung, bukan dijadikan korban tarik-menarik kepentingan. Pembinaan, pemusatan latihan, hingga kebutuhan dasar atlet sangat bergantung pada keberlangsungan dukungan anggaran yang stabil dan berkesinambungan.
“Prestasi olahraga tidak lahir dari situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Pemerintah seharusnya hadir memberi ketenangan, bukan justru menambah beban psikologis atlet dengan wacana pembekuan anggaran,” lanjutnya.
Wim juga berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog yang sehat demi kepentingan olahraga Kota Palu. Menurutnya, menjaga masa depan atlet jauh lebih penting daripada memperpanjang polemik yang pada akhirnya hanya akan merugikan daerah sendiri.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan KONI Kota Palu seharusnya menjadi komitmen bersama demi kemajuan olahraga Kota Palu ke depan. Jika muncul polemik seperti yang terjadi saat ini, maka perlu dipastikan terlebih dahulu apakah Musorkot yang telah dilaksanakan benar-benar sah dan dapat diterima oleh semua pihak.
“Yang harus kita jaga itu masa depan atlet dan prestasi Kota Palu. Jangan sampai dinamika organisasi berujung pada terhambatnya mimpi dan kerja keras para atlet kita,” tutupnya. (*)