JAKARTA, sportz.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengeluarkan ultimatum kepada empat cabang olahraga (cabor) yang masih terjebak dalam dualisme kepengurusan. Keempat cabor tersebut yakni tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw.
Sementara dari cabor sepak takraw telah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang telah menghasilkan Ketua Umum Surianto.
mengutip laman resmi Kemenpora yang ditayangkan 4 November 2025, Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 1 Oktober 2025, Menpora memberi batas waktu tiga bulan untuk menyelesaikan konflik kepengurusan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Artinya, hingga akhir Desember 2025, masalah tersebut harus sudah tuntas.
“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan seperti apa,” tegas Erick Thohir di Jakarta.
Menurut Erick, konflik internal yang berlarut-larut di tubuh federasi cabor berdampak buruk bagi pembinaan atlet dan prestasi olahraga nasional. Dualisme kepengurusan membuat para atlet tidak bisa tampil membela Indonesia di ajang internasional, karena terganjal masalah legalitas organisasi.
Ia menegaskan, penyelesaian dualisme ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola olahraga nasional, sekaligus mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan kejayaan Indonesia di panggung dunia.
Kemenpora juga meminta KOI dan KONI untuk berperan aktif dalam memediasi dan mendorong penyelesaian konflik tersebut secara musyawarah dan mufakat, sesuai amanat Undang-Undang Keolahragaan.
“Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dan perbaikan tata kelola internal. Maka kami ingin KOI, KONI, dan para pengurus federasi olahraga juga bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa,” ujar Erick.
Kini, satu bulan telah berlalu sejak surat itu dikirimkan. Artinya, KOI, KONI, dan pengurus empat cabor tersebut hanya memiliki waktu dua bulan tersisa untuk menuntaskan dualisme.
Menpora menegaskan, jika batas waktu hingga akhir Desember 2025 tidak dipatuhi, Kemenpora akan mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan mengambil alih proses penyelesaian demi kepentingan nasional dan keselamatan karier para atlet.
“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka Kemenpora akan mengambil keputusan demi menyelamatkan para atlet dan prestasi olahraga kita. Sudah terlalu lama atlet menjadi korban,” tegas Erick Thohir menutup pernyataannya. (“/bar)