PALU — Provinsi Sulawesi Tengah siap menjadi tuan rumah Kejuaraan Internasional Paralayang Paragliding Cross Country Series 1, yang akan digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tengah pada April 2026 mendatang.
Ketua Umum Paralayang Pusat Indonesia, Asgaf Umar, S.Pd., M.Pd, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum FASI Sulawesi Tengah, menyambut baik permintaan Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, saat melakukan kunjungan ke Puncak Salena, Kota Palu, pada pertengahan Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut yang turut didampingi Ketum KONI Sulteng Muhamad Fathur Razaq, Gubernur meminta agar Kejuaraan Paragliding Cross Country Series 1 dapat diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurut Asgaf, Sulawesi Tengah sebelumnya telah beberapa kali menjadi tuan rumah kejuaraan internasional paralayang di sejumlah kabupaten, baik untuk kategori cross country (terbang jauh lintas alam) maupun akurasi. Khusus untuk kategori cross country di Salena, kejuaraan ini akan menjadi series pertama, sementara series kedua direncanakan berlangsung di Jawa Tengah.
Kunjungan ke lokasi paralayang Salena dilakukan untuk memastikan kesiapan destinasi wisata petualangan paralayang agar memenuhi standar internasional, baik dari sisi kelayakan venue maupun kelengkapan administrasi rekomendasi lokasi.
“Lokasi ini merupakan milik negara yang berada dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Karena itu, perlu adanya rekomendasi resmi dari pemilik kawasan, khususnya dari pihak kehutanan,” ujar Asgaf, Sabtu (24/1/2026).
Selain untuk persiapan kejuaraan internasional, peninjauan tersebut juga berkaitan dengan rencana Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) 2027, di mana paralayang akan menjadi salah satu cabang yang diperlombakan.
“Paralayang akan dipertandingkan pada Fornas 2027, sehingga venue yang memenuhi standar internasional bisa menjadi pilihan utama bagi tamu dan peserta dari berbagai daerah,” jelasnya.
Saat ini, kata Asgaf, rekomendasi pengelolaan usaha jasa terbang paralayang dari pihak kehutanan belum tersedia. Padahal, paralayang masuk dalam kategori olahraga wisata berisiko menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata terkait standar perizinan usaha wisata petualangan, termasuk sanksi bagi pengelola yang tidak memenuhi ketentuan.
“Oleh karena itu, kami mengundang langsung Gubernur Sulawesi Tengah agar dapat membantu proses perizinan dan rekomendasi lokasi,” katanya.
Asgaf berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memberikan dukungan penuh, baik dari sisi perizinan maupun teknis pelaksanaan kegiatan.
“Kami berharap kontribusi dan dukungan dari Dinas Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Bappeda, Disperindag, BPBD sebagai tim SAR, serta Dinas Kesehatan sebagai tim teknis, agar kegiatan ini dapat berjalan aman dan sukses,” tutupnya. (bar)